Negara Indonesia: Benarkah Ia Eksis? (3)

Tinggalkan komentar

10 April 2008 oleh fahirohim

PERSYARATAN minimal kedua bagi terbentuknya suatu negara menurut Matt Rosenberg adalah terpenuhinya unsur rakyat. Rakyat diartikan sebagai sekelompok manusia yang menyatakan pengakuan dan ketundukan mereka kepada sebuah negara. Secara statistik, saat ini tidak kurang dari 238 juta jiwa manusia yang menghuni wilayah nusantara. Mereka di klaim sebagai rakyat Indonesia. Yang dengan begitu, unsur persyaratan kedua terpenuhi bagi Indonesia untuk berdiri menjadi sebuah negara. Namun seberapa besar kebenaran anggapan tersebut sesuai dengan realitas yang ada?  Philosopher Prancis, Jean Jacques Rousseau dengan teori ?kontrak sosial?nya dapat menjelaskan mengapa orang banyak dengan jumlah ratusan juta itu boleh bergabung dan tunduk menjadi rakyat Indonesia. Menurut Rousseau, anggota masyarakat di nusantara mengadakan kesepakatan dan perjanjian, dengan tujuan utama untuk bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama mereka. Jeremy Bentham melalui konsep utilitarian-nya menerangkan bahwa tujuan manusia bekerja itu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selalu diarahkan pada pencapaian sebesar-besarnya kebahagiaan hidupnya.

Dalam konteks kontrak sosial, tujuan orang banyak bersepakat tentu saja ingin mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup bersama. Konsekuensinya, ketika tujuan anggota masyarakat tersebut gagal dicapai, mereka lebih memilih membubarkan diri dari ikatan kesepakatan. Tidak heran jika ada rakyat yang terabaikan dan tersia-siakan di tanah airnya, pada akhirnya meninggalkan negeri dan meminta suaka dari negara lain. Bahkan sebagian mereka memberikan ketundukannya menjadi rakyat negara lain yang mengakomodasi kepentingan hidup mereka. Adalah lucu dan memalukan ketika melihat sebuah pemerintah ?marah-marah? atas terjadinya kasus-kasus semacam itu.

Menggunakan konsepnya David Kilgour, ia menyatakan bahwa sebuah negara seharusnya dimiliki oleh rakyat sebagaimana halnya rakyatlah yang memiliki pemerintahan negaranya. Bukan sebaliknya, negara dan/atau pemerintah yang memiliki rakyat. Adalah lebih keliru lagi bila negara justru dimiliki oleh pemerintah, yang oleh karena itu, segala sesuatu yang berkenaan dengan hal ihwal kenegaraan hanya ditentukan dan diputuskan, dan bahkan dikerjakan oleh pemerintah semata.

Kepemilikan rakyat atas Indonesia dan lembaga pemerintahan negara semestinya menjadi basis pengelolaan negeri ini. Rakyat adalah tuan atas yang namanya ?negara Indonesia?. Sebagai pemilik negara, rakyat sudah selayaknya menjadi penentu arah perjalanan negara dan bangsa Indonesia. Segala perangkat perundang-undangan negara, dari yang namanya UUD, UU, dan peraturan-peraturan lainnya menuntut keterlibatan aktif dari rakyat dalam pembentukannya. Hal tersebut juga termasuk menentukan bentuk negara dan tata pemerintahan yang diinginkan rakyat.

Lembaga pemerintah yang dibentuk rakyat pada hakekatnya hanya diperuntukan bagi mengakomodasi kepentingan-kepentingan rakyat. Bukan sebaliknya, pemerintah bertindak sebagai penentu ?jenis menu makanan? rakyat Indonesia. Rakyat yang menentukan apakah mereka mau makan nasi beras Vietnam atau nasi aking dan tiwul. Rakyat yang menentukan apakah perlu impor beras atau tidak. Ketika rakyat inginkan pendidikan gratis yang berkualitas, pemerintah seharusnya mengiyakan saja dan menyediakan perangkat untuk pemenuhan permintaan rakyat itu. Rakyat menginginkan alokasi uang rakyat yang ada minimal 20 persennya untuk pendidikan, juga harus dikabulkan. Tidak satu elemen bangsapun yang menginginkan prosentase anggaran pendidikan di bawah 20 persen, kecuali pihak pemerintah. Bila pemerintah memaksakan kebijakannya sendiri seperti yang terjadi selama ini, maka sesungguhnya pemerintah Indonesia jelas-jelas telah ?mengencingi? rakyat, siempunya negara.

Sebagai pemilik negara, rakyat seharusnya yang menjadi perancang dan perencana atas bentuk masa depan negaranya. Betapapun bodohnya rakyat, mereka bukanlah sapi gembalaan yang harus dituntun dan bahkan dicambuk ketika akan ke padang rumput. Juga pada waktu gembalaan harus kembali ke kandangnya. Rakyat adalah manusia yang punya impian betapapun primitif dan sederhananya konsep mimpi-mimpi mereka. Tidak semestinya ada ketakutan ketika rakyat mengharapkan bentuk negara ?belang-belang? tidak sewarna. Ketika rakyat di suatu daerah, misalnya, menginginkan wilayahnya sebagai daerah otonomi khusus, otonomi spesial, atau otonomi ?ondel-ondel? dan sejenisnya, negara mestinya memenuhinya. Diskusikan saja dengan rakyat itu segala sesuatu yang berkenaan dengan model-model wilayah otonomi, dan bahkan bentuk negara, yang mereka inginkan. Bukan harus membungkam mulut rakyat supaya tidak bersuara, mencekik leher mereka hingga lemas mati, dan sebagainya.

Kebutuhan rakyat juga berbeda dari masa ke masa. Sehingga, misalnya, konsep negara kesatuan tidak mesti dipertahankan hanya dengan alasan untuk mempertahankan komitmen sejarah masa lalu. Segalanya boleh berubah, disesuaikan dengan tuntutan jamannya. Siapa yang bisa menjamin bila 500 tahun nanti Indonesia justru terpisah-pisah jadi 100 negara? Jika itu terjadi, maka sia-sialah kita membunuhi rakyat yang menginginkan perubahan bentuk otonomi wilayah dan negara di masa-masa kini. Ribuan korban rakyat Timor Timur dan Aceh adalah angka nyata ?kerja tolol? negara. Sekarang sedang terulang sejarah ?omong kosong? itu di daratan Papua, Maluku, dan daerah lainnya.

Sebagai pemilik negara, rakyat Indonesia merupakan pemegang kendali utama dan pengambil keputusan tertinggi atas semua kebijakan yang akan dijalankan. Dewan perwakilan yang dibentuk sebagai pengejewantahan rakyat sudah semestinya menjalankan fungsi ?memegang? kendali utama dan pengambil kebijakan tertinggi di negeri ini. Dewan ini juga tentu saja harus secara terus-menerus berkomunikasi dengan rakyat tentang segala hal kenegaraan. Ketika hubungan antara keduanya terputus, maka sesungguhnya legitimasi sebagai pembawa suara rakyat telah hilang. Termasuk juga bila suara yang disuarakan anggota dewan berbeda dengan aspirasi rakyat, maka dengan sendirinya, suara itu gugur validitasnya. Ketika keinginan rakyat tentang anggaran pendidikan minimal 20 persen berbeda dengan suara DPR, masihkah ada makna keberadaan anggota dewan itu sebagai perwakilan rakyat?

Karena rakyat adalah pemegang kedaulatan atau kekuasaan negara serta pembuat kebijakan-kebijakan melalui mekanisme yang ada, maka hakekatnya pihak pemerintah hanyalah pelaksana atau ?pesuruh? rakyat. Ibarat bos, rakyat menggaji pemerintah, ?karyawan?nya rakyat, untuk melakukan segala tugas-tugas pemerintahan. Tujuan utama dari semua pelaksanaan tugas itu adalah ?membuat senang?, ?membuat bahagia?, dan ?membuat sejahtera? sang bos, yakni rakyat. Pekerjaan selain membuat sejahtera tersebut bukan tugasnya, tapi pembangkangan ?karyawan?. Ketika ?pesuruh? memukuli dan menyia-nyiakan ?bos?nya, maka konsep kepemilikan rakyat atas negara menjadi tanda tanya besar.

Sebagai pemilik negara, rakyat merupakan pelaksana dan pekerja yang bertanggung jawab atas semua gerak pembangunan negara dan bangsanya. Dan sebagai pemilik negara, rakyat jugalah yang harus menikmati seluruh hasil jerih payah dan kerja kerasnya mengolah dan mengelola negara. Betapa banyak sudah suara frustasi dari rakyat yang menghiba agar pengelolaan dan eksplorasi sumber kekayaan alam Indonesia dikerjakan oleh rakyat saja. Tidak harus menyerahkan tanah air satu-satunya yang mereka miliki untuk ?diobok-obok? oleh orang asing.

Sedih dan tangis bertebaran di mana-mana relung hati rakyat ketika pengelolaan blok-blok minyak mereka justru diberikan ke perusahaan asing. Hutan-hutan warisan nenek moyangnya tempat bernaung menggantungkan hidup rakyat habis ludes ditebang dan diangkut oleh kapal-kapal berbobot mati ?luar biasa? ke luar negeri. Masyarakat di hutan-hutan itu sudahlah miskin, bukannya dilindungi negara, tapi justru ?dibunuhi? secara sistematis. Lahan hidup mereka diambil alih penggarapannya oleh pihak pemodal asing. Ketika mereka mendekat pada wilayah tanah leluhurnya untuk mengais segaris tipis rejeki di sana, yang didapatkan hanyalah bentakan dan berondongan salak bedil ?aparat negara?. Duh?

Sesungguhnya, jika setiap rakyat Indonesia yang hampir seperempat miliar orang itu diberi akses kepada hak dan tanggungjawabnya sebagai pemilik negara, dapat dibayangkan betapa ?kapal? negara Indonesia akan melaju dengan cepat. Jumlah rakyat yang begitu besar itu seharusnya bukan menjadi beban pemerintah dan negara, namun justru merupakan kekuatan maha dahsyat yang boleh merubah Indonesia dan bahkan dunia.

Tetapi, ketika rakyat hanya jadi objek penderita sebagai pelengkap persyaratan berdirinya negara, maka kita hakekatnya telah gagal menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara sejati. Kebesaran bangsa dan kebanggaan bernegara hanyalah sebuah utopia, mimpi di siang bolong. Yang ada malah negara semakin rapuh, keropos dan loyo. Jadi tontonan indah negara-negara kapitalis yang berharap sebentar lagi Indonesia itu ?mampus? untuk kemudian dikapling-kapling jadi ?kebun ekonomi? mereka.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

KALENDER

April 2008
S S R K J S M
    Mei »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Arsip

RSS Buku Muslim

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS Pilihan

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Blog Roll

Rekomendasi

http://www.islamhouse.com http://muslim.or.id http://www.al-islam.com/ind/

Chat Room

Klik tertinggi

  • Tak ada
%d blogger menyukai ini: