Pemilu Dalam Sistem Pemerintahan Islam

1

15 April 2008 oleh fahirohim

Dalam sistem pemerintahan Islam, pemilu merupakan media untuk memilih anggota majelis ummat, serta salah satu cara (uslub) untuk memilih seseorang yang akan dicalonkan sebagai kepala negara (khalifah).

Pada dasamya, fakta majelis ummat – dalam pemerintahan Islam – berbeda dengan fakta parlemen yang ada di dalam sistem pemerintahan demokratik. Keanggotaan, mekanisme pengambilan pendapat, dan wewenang majelis ummat berbeda dengan kenggotaan, mekanisme pengambilan pendapat dan wewenang yang ada dalam parlemen demokratik.

Keanggotaan. Dari sisi keanggotaan, majelis umat terdiri dari muslim dan nonmuslim, baik laki-laki maupun wanita. Akan tetapi, nonmuslim tidak diperkenankan memberikan aspirasi dalam hal pemerintahan maupun hukum. Mereka hanya berhak menyampaikan koreksi atau aspirasi-aspirasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan penerapan hukum negara. Sedangkan dalam sistem demokrasi, muslim maupun nonmuslim diberi hak sepenuhnya untuk menyampaikan aspirasi dalam hal apapun secara muflak.

Mekanisme pengambilan pendapat. Dari sisi mekanisme pengambilan pendapat, majelis umat terikat dengan ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Tidak ada musyawarah dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum syara’ dan pendapat-pendapat syar’iyyah. Sebab, perkara-perkara semacam ini telah ditetapkan berdasarkan nash-nash al-Quran dan sunnah. Kaum muslim hanya diwajibkan untuk berijtihad menggali hukum-hukum syara’ dari keduanya. Pengambilan pendapat dalam masalah hukum, harus ditempuh dengan jalan ijtihad oleh seorang mujtahid yang memiliki kemampuan, bukan disidangkan kemudian ditetapkan berdasarkan suara mayoritas. Dengan kata lain, tidak semua orang berhak dan mampu menggali hukum (ijtihad). Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan saja yang berhak mengambil hukum dari nash-nash syara’. Jika ada perbedaan pendapat dalam masalah hukum dan pendapat syariat, maka perbedaan ini harus dikembalikan kepada pendapat yang rajih (lebih kuat). Suara mayoritas maupun musyawarah mufakat tidak berlaku pada perkara-perkara semacam ini.

2. Perkara-perkara yang berhubungan dengan definisi dari suatu perkara, baik definisi yang bersifat syari’iyyah maupun non syari’iyyah; misalnya, definisi tentang hukum syara’, masyarakat, akal, dan lain sebagainya; harus dikembalikan kepada definisi yang paling sesuai dengan fakta yang hendak di idefinisikan. Tidak ada pengambilan pendapat dalam masalah ini. Pada perkara-perkara semacam ini, prinsip suara mayoritas tidak berlaku, bahkan tidak boleh diberlakukan.[1]

3. Perkara-perkara yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan, maka pengambilan keputusan dalam masalah ini harus dirujukkan kepada orang yang memang ahli dalam masalah ini. Misalnya, untuk menetapkan obat apa yang paling mujarab untuk sebuah penyakit, kita harus bertanya kepada seorang dokter ahli. Pendapat dokter harus diutamakan dibanding dengan pendapat-pendapat orang yang tidak ahli dalam masalah ini, meskipun suaranya mayoritas. Rasulullah saw. menganulir pendapat beliau, dan mengikuti pendapat Khubaib bin Mundzir. Sebab, Rasulullah saw. memahami, bahwa Khubaib adalah orang yang lebih ahli dalam menetapkan posisi yang harus ditempati kaum muslim untuk bertahan. Dalam perkara-perkara semacam ini, pengambilan keputusan dikembalikan kepada orang yang ahli. Prinsip suara mayoritas, sebagaimana yang diberlakukan pada sistem demokrasi -tidak berlaku pada perkara-perkara semacam ini.

4. Perkara-perkara yang berhubungan dengan suatu aktivitas yang hendak dikerjakan, atau masalah teknis, maka pe-ngambilan keputusannya didasarkan pada suara mayoritas. Hanya pada perkara ini saja prinsip suara mayoritas ditegakkan. Dalam sejarah dituturkan, bahwa para shahabat pemah mengambil keputusan untuk menyongsong musuh di luar kota Madinah berdasarkan suara mayoritas.[2]

Prinsip-prinsip pengambilan pendapat semacam ini tentu saja berbeda dan bertentangan secara diametral dengan mekanisme pengambilan pendapat dalam sistem demokrasi. Dalam pandangan Islam, pengambilan pendapat hanya terjadi dalam hal-hal teknis dan perkara-perkara yang tidak mem-butuhkan penelitian dan kajian, Ini menunjukkan dengan sangat jelas, bahwa mekanisme pengambilan pendapat yang dilakukan oleh majelis umat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh anggota parlemen demokratik.

Kewenangan. Dari sisi kewenangan, majelis umat memiliki 4 kewenangan sebagai berikut;

1. Setiap hal yang termasuk dalam kategori masyurah (perkara-perkara yang bisa dimusyawarahkan; misalnya masalah teknis dan perkara yang tidak membutuhkan penelitian dan kajian) yang berhubungan dengan urusan dalam negeri harus diambil berdasarkan pendapat majelis umat, misalnya, urusan ketatanegaraan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Dalam hal ini pendapat majelis umat bersifat mengikat. Hal-hal yang berada di luar kategori masyurah, maka pendapat majelis umat tidak harus diambil. Pendapat majelis umat tidak harus diambil dalam urusan politik luar negeri, keuangan dan militer.

Majelis umat berhak meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap seluruh kegiatan yang terjadi sehari-hari, baik menyangkut urusan dalam negeri, keuangan maupun militer. Pendapat majelis umat dalam hal semacam ini bersifat mengikat selama tidak bertentangan dengan hukum syari’at. Jika terjadi perbedaan pendapat antara majelis umat dengan penguasa dalam menilai suatu kegiatan dilihat dari sisi hukum syara’, maka semua itu dikembalikan kepada mahkamah madzalim.

2. Majelis umat berhak menyampaikan mosi tidak percaya kepada para wali dan mu’awwin. Dalam hal ini pendapat majelis umat bersifat mengikat, dan khalifah wajib memberhentikan mereka.

3. Hukum-hukum yang akan diberlakukan khalifah dalam perundang-undangan disampaikan kepada majelis umat. Kaum muslim yang menjadi anggota majelis umat berhak mendiskusikan dan mengeluarkan pendapat, tetapi pendapatnya tidak mengikat.

4. Kaum muslim yang menjadi anggota majelis umat berhak membatasi calon khalifah, dan pendapat mereka dalam hal ini bersifat mengikat, sehingga calon lain tidak dapat diterima.

Adapun fungsi parlemen (legislatif) yang paling menonjol di dalam sistem pemerintahan demokratik ada dua.

1. Menentukan policy dan membuat undang-undangan. Untuk itu, dewan perwakilan rakyat diberi hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget.

2. Mengontrol badan eksektutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif agar sesuai dengan kebijakan yang teiah ditetapkan. Untuk itu, badan legislative diberi hak kontrol yang bersifat khusus.[3]

Fakta di atas menunjukkan bahwa, majelis umat dalam sistem pemerintahan Islam berbeda dengan parlemen yang ada di dalam sistem pemerintahan demokratik. Bahkan, keduanya adalah institusi yang saling bertolak belakang dan saling bertentangan.

Majelis umat tidak boleh disejajarkan dengan parlemen-demokratik. Sebab asas, tujuan, wewenang dan kewajiban keduanya berbeda dan saling bertentangan. Menyamakan majelis umat dengan parlemen yang ada di dalam sistem demokrasi sama artinya dengan menyamakan kebenaran dengan kekufuran. Untuk itu, seorang muslim tidak boleh mengidentikkan majelis ummat dengan parlemen, apalagi membuat analog hukum. Pasalnya, keduanya memiliki fakta sangat berbeda dan bertentangan. [bersambung…]


[1] Taqiyyuddin al-Nabhani, Muqaddimah al-Dustur, tanpa penerbit, tahun 1963, hal.l16-117[2]? Taqiyyuddin al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz.1, 1994, Daar al-Ummah, hal.247-48[3] Prof. Miriam Budihardjo, Dasar-dasar ilmu Politik,? hal.182

Iklan

One thought on “Pemilu Dalam Sistem Pemerintahan Islam

  1. azkiya berkata:

    Assalamu’alaikum wr. wb.,

    punten, izin minta tulisannya y…

    jazaakumullah khair…
    Wassalam.
    ============== fahi ==================
    Mangga moga kita saling nasihah, silaturahmi ini menjadi berkah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

KALENDER

April 2008
S S R K J S M
    Mei »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Arsip

RSS Buku Muslim

  • 為什麼喜歡線上賭博? 13 September 2017
    我常常在YOUTUBE裡觀看別人怎麼賭,技巧在哪,看久了真的會從裡面體會出精隨所在。 我就看別人賭。認識的賭徒還真是不少,什麼樣的賭法都有,但是大膽地說, 沒有一個可以長期贏錢,沒有一個方法可以長期(請注意是長期、長期)使用在某個一賠一的賭遊戲之中。 一賠一的遊戲都很難贏了,更別說是機會少於50%的高賠率賭戲了,有些遊戲是完全用虛擬幣,輸贏對真實沒影響,主要是抒發人類心理而已。 另一些是用真實貨幣去換成虛擬幣才能玩,贏了可以再把虛擬幣換回來成真實貨幣,這也是不錯的方式。 例如百家樂,吃角子老虎,21點,輪盤,撲克,牌九,骰寶,十三支,花旗骰等等,這些在手機上都能玩, 很重要的一點是要有時間觀念,我發現網上的高手和專家很少談及賭博的時間觀念。 有的只是不停的追求一些越來越高級的理論,數理化加五行八卦全都出來, 這 […]
    MuJiang
  • 牙齒的形狀與功用 13 September 2017
    人類的牙齒依生長時期可分為乳齒和恒齒兩種,一般人在出生後八個月左右會開始生長乳齒,當然快者也有人在四個月就長牙,慢者也有人在十七個月後才開始長,快慢因人而異,而通常二至三歲乳齒便可長齊,合計乳齒只有二十顆,由於孩童的上下顎尚未發達,體積尚小,所以乳齒的形狀皆不大。 隨著骨骼的發育成長,上下顎也會開始變大,此時光靠小顆的乳牙已難以咀嚼食物,因此,從上小學開始,乳齒便會開始脫落長出恒齒,大約到了十至十一歲左右,乳齒都會換為恒齒,恒齒比乳齒堅固,且不會再更換。 我們出生時沒有牙齒,約6至7個月左右開始長牙,約2歲半時長出所有乳齒。6歲至12歲期間,牙齒開始「大換班」,為什麼牙齒長出來後,要更換呢? 為什麼會有恆齒? 我們首次長出的牙齒叫乳齒,乳齒體積既小,亦不耐磨,共20顆。從6歲起乳齒一顆顆脫落,一般在12歲左右所 […]
    MuJiang
  • 線上賭博運作方式 18 Agustus 2017
      關於賭博的說明為有些線上賭博在國外是合法沒錯,在敏感的國家當中不定是合法的。避免有人接收到傳票,表示對方根本沒有做風險控管。 線上賭博網站都會有個特性: 1.大多都架設在國外。 2.沒有具體的營業地點。 3.現金交付都是由第三方團體。 舉例:假設有個A網站的使用的是點數,一點B網站賣1元,使用者要買點數才可以進A網站賭博而且A網站不直接換錢,換錢要找B網站換。 (簡單來說,就像是要夾娃娃就要先換代幣的意思) 而風險控管就是把線上賭博的機房設在國外,當要下注時就需要把錢匯到國外的銀行,贏了錢的話會再把這些賭金轉換成現金或點數。 而線上賭博並不是單純碰運氣而已,賭場老闆也不是單純碰機率。那麼又有什麼理由可以憑運氣打贏賭場呢,賭客相信的是運氣,賭場相信的是數學,而數學的風險可以打敗最有運氣的賭徒。 回到首頁。 T […]
    MuJiang
  • 使用VPN的優點 8 Agustus 2017
    相較於傳統的專線式網路連結,VPN架設的結構至少提供了下列的幾項特色: (1)  減低費用。VPN的架設在設備的使用量及廣域網路的頻寬使用上均較專線式的架構節省,所以能使企業網路的總成本降低。而在LAN-to-LAN的連結上,使用VPN將較專線式的架構成本節省2成至4成左右;而就遠端存取而言,VPN更能比直接撥接至企業內部的網路節省超過5成的成本。這麼看來VPN台灣能節省到很可觀的經濟效益。 (2) 網路的架構彈性較大。VPN較專線式的架構來的比較有彈性,當有必要將變更網路架構時,VPN可以輕易的達成;相對的,傳統的專線式架構就太大費周章了。 (3) 管理上的方便。比較少的網路設備及實體線路,使網路的管理較為輕鬆; 所以不論分公司或是遠端存取用戶再多,均只需要透過連線的路徑進入企業網路。 (4)網路安全。為了保 […]
    MuJiang

RSS Pilihan

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Blog Roll

Rekomendasi

http://www.islamhouse.com http://muslim.or.id http://www.al-islam.com/ind/

Chat Room

%d blogger menyukai ini: