Pergeseran Paradigma Hukum

15 April 2008 oleh fahirohim

Saat ini perbincangan mengenai reformasi berbagai aspek kemasyarakatan dan kenegaraan telah menjadi milik kalangan luas masyarakat dan cukup mendominasi tema keseharian kita. Pada pokoknya sebagian besar pengamatan memberi prioritas utama pada perlunya reformasi di tiga aspek, yakni hukum, ekonomi dan politik. Ketiga aspek tersebut boleh jadi mempunyai nilai signifikansi dan bobot yang sama bagi keberhasilan reformasi secara keseluruhan.

Namun sayangnya, perhatian atas aspek hukum masih belum sebesar perhatian atas aspek ekonomi dan politik.

Yang mencuat mengenai aspek hukum hanyalah persoalan pencabutan paket lima undang-undang politik dan undang-undang subversi, yang notabene pemberlakuan serta kelangsungannya hanya merupakan hasil dari proses yang menyangkut teknik dan politik perundang-undangan. Tulisan ini sebagai sumbang saran mencoba mendiskusikan apa yang dinamakan dalam tulisan ini sebagai pergeseran paradigma, terutama menyangkut teknik dan politik perundang-undangan dalam pembentukan hukum. Pergeseran paradigma ini menurut pandangan penulis penting diupayakan untuk memberi iklim kondusif bagi pelaksanaan reformasi. Inti pergeseran paradigma tersebut mencakup tiga hal, yakni dari jargon konstitusional menuju pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, dari formalisme menuju substansialisme, dan dari absolutisme menuju dinamisme.

Pertama, pergeseran dari jargon ‘konstitusional’ menuju pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini eksekutif dan legislatif tidak lagi menyembunyikan kepentingannya dalam jargon ‘secara konstitusional’ dalam menanggapi keinginan perubahan. Karena pada intinya atau bila diartikan lebih lanjut, jargon ‘secara konstitusional’ tersebut berkecenderungan untuk tetap mengedepankan peraturan perundangan atau peraturan tata tertib yang memangkas kedaulatan rakyat. Sebagai contoh di antaranya adalah penggunaan hak-hak DPR, seperti hak inisiatif, amandemen dan budgeter dalam pemberdayaan potensi perancangan maupun korektif DPR terhadap kinerja pemerintahan. Hak-hak tersebut tidak dapat dipraktekkan secara leluasa, karena belenggu peraturan tata tertib DPR sendiri. Oleh karenanya tidak menjadi aneh apabila pihak legislatif pada kenyataannya lamban dalam menyikapi keinginan perubahan. Hal ini dapat dilihat secara konkrit dalam tanggapan berbagai pihak mengenai press-release Pimpinan DPR/MPR agar Presiden mengundurkan diri. Press-release yang dibacakan tanggal 18 Mei 1998 tersebut, walaupun sifatnya baru merupakan himbauan, bukan Ketetapan atau Keputusan, dianggap menyalahi Undang-undang dan/atau Tata Tertib DPR/MPR.

Semenjak mencuatnya gagasan reformasi, jargon reformasi yang konstitusional kerap dipakai kalangan eksekutif dan legislatif dalam memberikan tanggapan terhadap keinginan reformasi. Namun jargon tersebut terkesan dipergunakan untuk melambat-lambatkan keinginan reformasi, bahkan menyembunyikan kecenderungan mempertahankan status quo. Oleh karenanya jargon ‘secara konstitusional’ dipandang oleh banyak pihak sebagai tanda bagi kelumpuhan paradigma (paradigm paralisys) dinamika kehidupan bangsa melalui jalur formal. Padahal akan berbahaya sekali bilamana kesadaran kelumpuhan tersebut berujung pada pikiran bahwa tidak ada jalan lain bagi perubahan, kecuali melalui revolusi.

Jalan terbaik yang mendesak diupayakan sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai sebuah bangsa berani kembali kepada kemurnian pelaksanaan pasal-pasal undang-undang dasar kita, dan bukannya menggunakan peraturan perundangan organik atau peraturan tata tertib yang pada kenyataannya membuat kedaulatan rakyat menjadi sulit dicapai. Sejarah ketatanegaraan kita pernah melakukan hal yang patut diteladani dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Yakni diadakannya peninjauan kembali produk-produk legislatif Negara yang berupa Ketetapan MPRS dan di luar produk MPRS, yakni yang berbentuk Penetapan Presiden, Peraturan Presiden, Undang-undang, maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Hal tersebut diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966. Pelaksanaan dua Ketetapan tersebut berhasil melakukan pencabutan beberapa produk legislatif negara, yang isi serta tujuannya dipandang bertentangan dengan suara hati nurani rakyat.

Sebagai tindakan awal yang sejalan dengan paradigma ini, adalah relevan untuk memenuhi tuntutan pencabutan paket lima undang-undang politik. Namun untuk mencapai tahap reformasi yang mencukupi, segala peraturan perundangan dan tata tertib yang menghambat keberdayaan kewenangan legislasi DPR harus secara langsung dicabut dan diganti.

Kedua, pergeseran dari formalisme menuju substansialisme. Dalam hal ini proses pembetukan suatu hukum haruslah pertama-tama didasarkan pada materi atau substansi peraturan perundangan yang bersangkutan, dan bukan pada bentuk peraturan perundangannya. Maksudnya adalah bahwa perlunya kedaulatan rakyat dilibatkan, yang dalam konteks negara kita melalui persetujuan DPR, bukan dilihat bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan akan dituangkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundangan di bawah undang-undang, misalnya Peraturan Pemerintah atau Keppres. Namun apakah substansi peraturan perundangan tersebut merupakan materi yang boleh dibentuk oleh eksekutif saja ataukah harus dengan persetujuan legislatif. Sebagai contoh misalnya bahwa selayaknya setiap pembebanan kewajiban, terutama menyangkut ekonomi dan finansial kepada warga negara haruslah mendapat persetujuan DPR. Jadi peraturan perundangannya harus berbentuk undang-undang. Sehingga tidak dapat dituangkan dalam bentuk yang untuk pemberlakuannya tidak memerlukan persetujuan DPR, misalnya Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden.

Saat ini bisa dilihat bahwa peraturan perundangan berbentuk Keppres diberlakukan untuk hal-hal yang membebani secara ekonomis kepada rakyat. Contoh terbaru dari hal ini adalah Keppres Nomor 69 dan 70 tahun 1998 tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan kenaikan Tarif Dasar Listrik. Suatu peraturan perundangan –yang seperti kita ketahui sendiri, dampaknya sangat luas dan strategis terhadap berbagai bidang lain, hanya diatur oleh Keppres yang pemberlakuannya tidak diperlukan persetujuan DPR. Padahal kalau kita pelajari peruntukannya, menurut Surat Presiden yang ditujukan kepada Ketua DPR No. 2262/HK/1959 disebutkan bahwa bentuk peraturan perundangan Keppres dimaksudkan untuk melakukan atau meresmikan pengangkatan-pengangkatan. Jadi Keppres diundangkan untuk mengatur hal-hal yang bersifat intern kepresidenan dan administrasi kepemerintahan.

Ketiga, pergeseran dari absolutisme menuju dinamisme. Yakni sudah saatnya masuk dalam pemikiran kita membuang jauh gagasan yang hendak mengabsolutkan peraturan perundangan, dimana satu proses dan produk ketatanegaraan masa tertentu bisa membelenggu proses dan produk ketatanegaraan dan kemasyarakatan masa-masa yang akan datang. Setiap dinamika dan perkembangan yang terjadi atau diinginkan bagian terbesar masyarakat harus mendapat tempat dalam proses pembentukan hukum. Sehingga tidak perlu terjadi misalnya suatu konsensus dari satu kelompok masyarakat pada masa tertentu mengabsolutkan keberlakuan dan penafsiran peraturan perundangan. Dalam hal ini, budaya menempatkan amandemen dan addendum yang memang dibutuhkan terhadap suatu peraturan perundangan, tidak dipersulit dengan lingkaran setan aturan mengenai referendum yang berlaku saat ini. Sejalan dengan ini adalah pengamatan DR Adnan Buyung Nasution yang menyimpulkan, bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang bahkan undang-undang dasarnya sekalipun tidak bisa dirubah atau ditambah.

Secara umum upaya terbaik bagi terselenggaranya pergeseran paradigma absolutisme menuju dinamisme adalah dikembalikannya gairah intelektualisme dalam kajian konstitusi di tengah masyarakat kita. Seluruh potensi pemikiran dan kritik dari kalangan yang seluas-luasnya mengenai tema ini perlu diperlakukan sebagai sesuatu yang sah dan dihargai sebagai sebuah partisipasi dalam menegakkan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Tingkat kesadaran ini memang memerlukan satu metode yang perlu dipahami bersama secara lebih mendalam. Yakni bahwa segala proses dan hasil dari kajian konstitusi bukan merupakan suatu doktrin yang ketat, sehingga menjadi tafsir baku yang alergi terhadap kritik dan perbedaan. Segala kajian, baik itu yang bersifat resmi kelembagaan negara, semisal butir-butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), maupun bersifat umum dari kalangan intelektual dan masyarakat, harus diperlakukan selayaknya sebuah ilmu atau diskursus yang setiap saat siap untuk dipelajari dan dikritisi.

Mengenai intelektualisme ini, kita dapat mengambil hikmah dari kegairahan sebagaimana terjadi pada tahap awal kemerdekaan Republik Indonesia sampai dekade pertama dari masa pemerintahan Presiden Soekarno. Seluruh komponen kritis bangsa pada waktu itu ikut berpartisipasi menyumbangkan pemikirannya terhadap konstitusi dan penafsirannya, baik berupa buku, pidato maupun bentuk lain. Bahkan terhadap perancangan undang-undang dasar sendiri terjadi perdebatan penting antara dua kubu yang berlainan konsep dan wawasannya. Yakni yang dalam istilah sekarang sering disebut sebagai kubu integralistik, yang diwakili pemikiran Soepomo dan Soekarno, berhadapan dengan kubu liberal, yang diwakili pemikiran Hatta dan Syahrir.

Selain itu di tingkat undang-undang dasar kita juga bisa belajar dari apa yang pernah dilakukan Konstituante dalam melaksanakan mandatnya untuk menyusun konstitusi baru. Walaupun gagal, namun gairah intelektualisme dan keberanian berfikir dalam tubuh legislatif tetap patut dijadikan contoh bagi DPR sekarang ini. Sedangkan di tingkat undang-undang dan peraturan perundangan di bawahnya, intelektualisme dapat ditumbuhkembangkan salah satunya dengan memberikan hak uji materiil (judicial review), terutama pada komponen yudikatif, yakni Mahkamah Agung. Dengan demikian, secara kelembagaan Mahkamah Agung dapat berfungsi tidak saja sebagai agent of justice, namun juga sebagai the agent of democracy. Dan secara umum, masukan atau koreksi yuridis yang berasal dari masyarakat akan mendapat saluran yang lebih luas, berwibawa, serta sistemik. Sehingga pada gilirannya nanti dapat membantu membiasakan cara-cara demokratis dan berkedaulatan rakyat ke tengah-tengah masyarakat Indonesia.

+++

Pernah dipublikasi di tabloid Aksi, Mei 1998

Iklan

KALENDER

April 2008
S S R K J S M
    Mei »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Arsip

RSS Buku Muslim

  • 通過信用卡債務管理為您的生活帶來財務紀律 20 Maret 2018
    這個世界充滿了美好的事物,我們可以通過這些美好的事物來改善我們的生活。獲得他們的衝動也很強烈。此外,我們有信用卡來獲得它們。通過信用卡管理財務很容易。但是,我們是否也在同一時間查看信用卡債務管理? 我為我的慾望付出更多嗎? 讓我們舉一個例子。我以27,000美元購買豪華車。我通過每月100美元的信用卡支付7000美元現金。在第一張信用卡到期日期間,我將信用額支付最低500美元。現在,在6500美元的未付餘額中,我將支付2.5%的利息,即162美元。利息超過我的每月分期付款。如果這種情況持續下去,這輛車最終可能會花費我3萬美元甚至更多,對逾期分期付款的所有利息和延期處罰都會加在一起。 這裡來信用卡債務管理 為了給你的金融帶來紀律,你總是可以去信用卡債務管理。為了渡過付款危機,您可以從專業信用卡債務經理處獲得幫助。 […]
    MuJiang
  • 是否所有VPN服務均等創建? 20 Maret 2018
    什麼是VPN 虛擬專用網絡(也稱為VPN)的概念不斷推動著現代業務的發展。而且,隨著技術擴展,VPN服務非常適合個人或個人使用。但是,僅僅依靠用戶從遠程位置訪問系統的組織基礎設施的使用已經為跨越大陸的未經審查的互聯網接入打開了普通的洪水門戶。但是,有些安全問題必須考慮,而且由於VPN服務提供商的程度不同,因此在開始維護個人通信和保護敏感信息的VPN服務之前,應始終進行研究。 重要元素 探索VPN市場應該是一項艱鉅的任務,因為希望利用該技術的個人需要記住五個關鍵點:速度,可靠性,加密,客戶關懷以及當然成本。任何缺乏這些領域的供應商都會讓你感到沮喪。 更多文章:所有你需要知道的關於VPN服務 簡單地了解一下VPN的速度有多快就意味著在事情的宏偉計劃中毫無意義。相反,請查詢任何速度限制,並了解系統在低於最佳條件下的使 […]
    MuJiang
  • 賭場獎金的推出 17 Maret 2018
    網上賭場或線上博弈是實際上呈現拉斯維加斯賭場的替代品。這些虛擬賭場確實為新玩家提供免費的賭場獎金,以便他們可以開始,甚至在其他遊戲中也可以開始。提供新的在線賭場獎金,以便在對比賽不了解的情況下照顧初學者的麻煩。 賭場有兩件重要的事情需要注意,首先是維護他們的遊戲軟體和設計優惠以吸引新玩家並保持當前用戶對遊戲感興趣。吸引新玩家並留住老用戶是通過創造有趣的新在線獎金來完成的,這些獎金可以免費或者不需要花費太多。現在免費獎金很長時間以來一直在做這項工作。其他優惠已經嘗試過,但沒有新的在線獎勵。新的在線賭場獎金實際上讓玩家轉換到更好的優惠新的賭場。 更多文章 賭場不斷重新發明這些獎金,以保持輪子滾動,這很好。賭場在周末和假期通常有很多的流量。公共免費獎金可以進一步增加。賭博不僅需要設計新的在線獎金,而且應該讓他們到達合 […]
    MuJiang
  • 假牙要如何挑選牙膏? 28 Desember 2017
    使用超氟牙膏預防蛀牙、牙齒美白牙膏讓牙齒變白或是使用抗敏感性牙齒牙膏清潔牙齒,但針對假牙的清潔又該如何處理呢?   以下提供各式假牙的清潔方式。 (一)清潔活動假牙-假牙托 每天晚上睡覺前將假牙托取下清洗,除去黏附在假牙托表面的牙菌膜。第一步驟盛入適量水於容器中並放入取下來的假牙托,於水中搭配牙刷及清潔精以斜面角度徹底清潔假牙托上的細菌。第二步驟即是將假牙托浸漬於清潔液中進行消毒。 若清洗不乾淨可能會導致口腔健康,常出現腫脹疼痛甚至潰爛的問題。需注意應避免使用牙齒美白牙膏或是有微小粒子的牙膏,因為這些粗糙粒子會磨損假牙托表面導致牙菌膜更容易附著於縫隙中。 更多文章: 使用VPN的優點 牙齒對臉型的影響 (二)清潔固定假牙-牙橋 使用特效牙線清潔牙橋底部的牙菌膜,牙橋若清潔不乾淨會影響旁邊的牙齒,導致口臭、牙周病 […]
    MuJiang
  • 所有你需要知道的關於VPN服務 4 Desember 2017
    什麼是VPN?VPN是虛擬專用網絡的縮寫。它可以被定義為通常適用以增加私密性和安全性到公共和專用網絡,互聯網和Wi-Fi熱點的方法。 香港VPN的通常使用不同類型的公司,以便使他們能夠保護任何敏感數據,他們可能有。然而,有一直在使用今天的個人VPN選項的增加。這可以歸因於今天所面臨的互聯網不同的轉變。 更多文章: 使用VPN的優點 使用VPN能多快、多方便? 當您使用VPN,則私密性提高到一個非常大的程度上。為什麼您獲得更好的隱私性和BPN的原因是,你可能已經使用初始IP地址替換由您的VPN提供商提供的一個事實。這是用戶擺脫他們可能希望門戶城市,只要它是由VPN供應商提供的IP地址的好方法。您可以使用VPN來改變你的位置。你可能會住在紐約,但可以使用VPN來使它看起來像你在倫敦等。每個VPN供應商提供了不同的門 […]
    MuJiang

RSS Pilihan

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Blog Roll

Rekomendasi

http://www.islamhouse.com http://muslim.or.id http://www.al-islam.com/ind/

Chat Room

Klik tertinggi

  • Tidak ada
%d blogger menyukai ini: