3 Tahun Berprestasi Buruk, Daerah Bisa Raib

1

16 Mei 2008 oleh fahirohim

Jakarta,–
Warning keras dikeluarkan pemerintah pusat untuk daerah-daerah yang berprestasi buruk. Tidak hanya sekedar warning, pemerintah pusat berketetapan hati untuk menghapuskan, dan kemudian menggabungkan daerah berprestasi buruk ke daerah tetangga yang lebih baik.


Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diteken Kepala Negara Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Februari lalu.


“Peraturan ini merupakan tindaklanjut dari ketentuan pasal 6 ayat 3 UU 32/2004 tentang Pemda yang menyebutkan bahwa daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah,” kata Juru Bicara Depdagri Saut Situmorang di kantor Depdagri, Jumat (8/2).


Dalam penjelasan Saut, untuk menentukan prestasi daerah, pemerintah mencanangkan tiga cara evaluasi. Ketiga hal ini antara lain pertama evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD). Evaluasi ini dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik.


Perangkat kedua dalam evaluasi, adalah evaluasi kemampuan penyelenggaraan otda (EKPOD). Evaluasi ini dilakukan untuk menilai kemampuan daerah dalam mencapai tujuan otda yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum, dan kemampuan daya saing daerah. Sedangkan evaluasi yang ketiga, adalah evaluasi daerah otonom baru (EDOB). Evaluasi ini ditujukan untuk memantau perkembangan kelengkapan aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah yang baru dibentuk.


“Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) dilangsungkan mulai 2008 terhadap penyelenggraan pemda tahun 2007. Evaluasi kinerja pemda dilakukan tiap tahun oleh tim nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dibentuk Presiden Yudhoyono,” ujarnya.Saut menyebutkan, anggota Timnas sendiri terdiri atas Mendagri Mardiyanto selaku ketua merangkap anggota, Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara sebagai Wakil Ketua,disusul kemudian sejumlah anggota antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menteri Negara/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, kepala Badan Kepagawaian Negara, Kepala BPKP, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

 

 

Lebih lanjut Saut menambahkan, dalam melakukan evaluasi kabupaten dan kota, timnas EPPD dibantu gubernur selaku wakil pemerintah di wilayah provinsi. Tim daerah EPPD akan dibentuk dengan gubernur selaku penanggung jawab. Disusul Sekretaris Daerah selaku ketua yang merangkap anggota, Kepala inspektorat sebagai sekretaris. Dan untuk anggota terdiri atas kepala Bapeda, kepala perwakilan BPKP, kepala BPS Provinsi dan pejabat daerah lainnya.


“Di sini Gubernur yang memantau perkembangan daerah,” urainya.


Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) bersumber pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, informasi keuangan daerah, laporan kinerja instansi pemerintah daerah, dan laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.


Selain itu, informasi yang juga menjadi bahan evaluasi adalah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah, laporan kepala daerah aras permintaan khusus, rekomendasi/tanggapan DPRD terhadap Laporan Keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasal dari lembaga independen, dan tanggapan masyarakat.

Dengan menggunakan informasi tersebut, sela Saut akan diperoleh hasil evaluasi tiap tahun dalam empat kategori. Keempat kategori ini adalah daerah berprestasi sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah.“Ini akan dilihat secara nasional. Dan kemungkinannya tidak terbatas pada daerah otonom baru saja,” pungkasnya seraya menjelaskan, pemerintah akan memberikan label tertentu untuk evaluasi daerah ini.

 


“Jadi nanti juga akan ada di pemerintah provinsi/kabupaten yang termasuk dalam tiga besar yang berprestasi paling tinggi dan tiga besar yang paling rendah. Sementara untuk kabupaten akan ada 10 kabupaten paling tinggi dan 10 paling rendah. Penetapan peringkat ini akan dilakukan pemerintah dengan keputusan Mendagri tiap tahun. Ini bagian dari reward and punishment. ” pungkasnya.


Penetapan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun dilakukan dengan menggunakan Keputusan Mendagri. Dan untuk penyerahan penetapan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dilakoni Presiden kepada kepala daerah pada hari Otonomi daerah yang jatuh setiap tanggal 25 April.


Lalu bagaimana sistem pengukuran kinerja berlangsung. Dalam pasal 28 ayat 2 disebutkan sistem pengukuran kinerja mencakup empat hal. Keempat hal ini terdiri atas indikator kinerja kunci, teknik pengumpulan data kinerja, metodelogi pengukuran kinerja dan analisis, pembobotan serta interpretasi kinerja.


Indikator kinerja kunci sendiri adalah untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan, yang mempertimbangkan kesesuaian kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kesesuaian kebijakan daerah dengan kepentingan umum. Indikator kinerja kunci ini akan dilakukan setiap bulan.
Setelah memperoleh hasil evaluasi ini, dengan menggunakan pasal 46 dalam PP Nomor 6/2008 dan berdasarkan hasil evaluasi timnas EPPD tentang kemampuan penyelenggaraan otda (EKPOD), pemerintah akan memutuskan daerah mana saja yang akan dihapus dan digabung dengan daerah lain.“Teknis akan diatur permendagri sedangkan penggabungan atau penghapusan diatur oleh PP 78 tahun 2007,” tuturnya.

 


Daerah Otda Baru Jadi Bidikan Evaluasi penyelenggaran pemerintahan daerah (EPPD) juga berlaku untuk daerah otonomi baru yang dibentuk. Untuk tingkat provinsi, evaluasi akan dilakukan Tim Nasional EPPD yang menggunakan Laporan Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah Otonom baru. Sedangkan untuk tingkat daerah, evaluasi akan dilakukan tim daerah EPPD.


Dalam pasal 48, penilaian evaluasi otonomi daerah baru meliputi aspek perkembangan penyusunan perangkat daerah, pengisian personil, pengisian keanggotaan DPRD, penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, pembiayaan, pengalihan aset dan dokumen, pelaksanaan penetapan batas wilayah, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, dan pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan.


“Hasil evaluasi akan disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi khusus daerah otonomi baru, dan kepada pemerintahan provinsi yang bersangkutan sebagai umpan balik,” kata Presiden Yudhoyono yang tertera dalam pasal 48 ayat 2 PP Nomor 6/2008.


Lebih lanjut Kepala Negara menyebutkan, pembinaan dan fasilitas khusus akan diberikan paling lama tiga tahun sejak pelantikan pejabat kepala daerah. Pembinaan dan fasilitas khusus ini meliputi penyusunan perangkat daerah, pengisian personil, pengisian keanggotaan DPRD, penyusunan APBD, pemberian hibah dari daerah induk dan pemerintah provinsi, pemindahan personil, pengalihan aset, pendanaan dan dokumen, penyusunan rencana umum tata ruang dan penguatan infrastruktur yang mendukung investasi daerah.(Persda Network/ade)

One thought on “3 Tahun Berprestasi Buruk, Daerah Bisa Raib

  1. dedy mengatakan:

    10 Tahun sudah otda berjalan, tapi pemerintah tidak konsisten dengan aturan2 yg ditetapkan..Pemekaran terus berlanjut, sementara evluasi otda terlihat mandeg…Diundang bergabung dalam http://www.sakatik.blogspot.com.
    Salam dari Pulau Kalimantan…
    ================ fahi ======================
    Itulah konsep negara yang trial end error, akan selalu penuh misteri, kenapa tidak mengambil konsep negara yang sudah teruji yang merambah jazirah asia afrika dan eropa, bukan begitu om.
    salam dari Banten

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

KALENDER

Mei 2008
S S R K J S M
« Apr   Jun »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Arsip

RSS Buku Muslim

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS Pilihan

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Blog Roll

Rekomendasi

http://www.islamhouse.com http://muslim.or.id http://www.al-islam.com/ind/

Chat Room

Klik tertinggi

  • Tak ada
%d blogger menyukai ini: