Seleksi atau Eleksi Pejabat Daerah

1

13 Juli 2009 oleh fahirohim

Puing-puing Kejayaan Banten, akankah ia akan menjadi terwengkal selamanya (http://srinanangsetiyono.wordpress.com)

Provinsi Banten memang tengah berbenah, Ibarat seorang bayi, Si Banten ‘kecil’ kini mulai banyak aktifitas, mulai banyak membuat rencana, mulai mampu membangun cita-cita. Perubahan atas Banten kian hari kian menghebat, bahkan dengan lahirnya UU No 32 tahun 2004 yang merupakan revisi UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, justru semakin memberi ruang bagi si ‘kecil’ mengelola pemerintahan di daerah.

Dapat dikatakan, bahwa tujuan pembangunan Propinsi Banten secara umum adalah mewujudkan Masyarakat Banten yang makmur dan sejahtera, berperadaban modern, demokratis, serta bermoral tinggi, dan taat hukum. Tidak bisa dipungkiri, salah satu motor penggerak utama pelaksanaan kerja-kerja pembangunan daerah adalah tersedianya aparatur penyelenggara tugas pemerintahan daerah, tentunya adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pegawai Negeri pada dasarnya adalah “Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota atau dipekerjakan di luar instansi induknya. Sebagai unsur aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah Banten harus mampu bertugas sebagai abdi masyarakat dengan memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap Masyarakat Banten. Segenap tindakannya senantiasa dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan kata lain memiliki tingkat ke’digdayaan’ yang tinggi. Untuk melaksanakan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar tersebut, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Baru kemudian diikuti oleh syarat obyektif lainnya seperti disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, kerjasama dan dapat dipercaya. Rekayasa pembentukan sosok Pegawai Negeri Sipil Banten yang ‘digdaya’ itu, harus diatur dengan perencanaan serta manajemen kepegawaian tingkat daerah yang terukur, sehingga mampu menjadi pegawai yang efisien, efektiv memiliki derajat tinggi dalam profesionalitas penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian. Manajeman dilakukan secara sistematik mulai dari perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian. Tentu saja pembentuk sosok PNS Daerah yang profesional itu adalah Pejabat Daerah yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sayangnya terbetik kabar yang unik dalam pengelolaan struktur Pemerintahan Propinsi Banten.

Banyak posisi atau jabatan strategis dalam struktur pemerintahan yang ternyata tidak sebanding dengan kualifikasi pegawai yang menjabat. Padahal pejabat karir adalah jabatan karier dari seorang pejabat struktural atau fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil Daerah setelah memenuhi syarat yang ditentukan. Sedangkan kewenangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil terdapat pada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, atau dalam kasus lain, justru banyak posisi yang dikosongkan karena tidak ada orang yang dianggap ‘mampu’ menduduki posisi tersebut. Sebut saja posisi Kepala Bappeda atau Kepala Dinas dan Kepala Badan Daerah lainnya. Beberapa kali pula muncul pemberitaan di media massa lokal tentang kosongnya pejabat daerah di Banten, ada yang sekedar bertanya, tapi tak jarang pula yang mengkritisi. Hal yang menarik sebenarnya adalah apakah karena Banten belum genap berusia 5 (lima) tahun, maka terdapat sekian banyak posisi jabatan strategis yang di biarkan kosong. Apakah Banten memang belum siap menjadi suatu Propinsi, karena memang tak ada yang ‘mampu’ mengurus pemerintahannya Bukankah jika situsi ini dibiarkan berlarut-larut, justru akan mengakibatkan stagnasi pemerintahan atau memang tidak ada SDM yang layak menempati posisi tersebut, sehingga dibiarkan kosong dan membuktikan tidak adanya manajemen kepegawaian di pemerintahan Provinsi Banten. Jika berkaca pada kondisi realitas yang kini terjadi, adalah banyak dilakukan ‘perangkapan jabatan’ tanpa mempergunakan pertimbangan badan yang berwenang. Di lain pihak mungkinkan seorang berperan ganda dalam suatu penugasan. Apalagi jika ditengarai integritas dan kemampuan personalnya patut dipertanyakan. Pejabat Partai VS Pejabat Daerah: Seleksi atau Eleksi Berkenaan dengan model rekruitmen, dalam konteks pemilihan Kepala Daerah prosesnya berjalan berlandaskan pada UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping harus diingat bahwa jabatan kepala daerah adalah jabatan publik yang diperoleh berdasarkan political recruitmen melalui model pemilihan (elections) yang sifatnya langsung (direct). Tetapi mungkin ada ‘kesamaan’ antara metode pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung dengan mekanisme penetapan “seseorang” menjadi pejabat di Propinsi Banten. Seorang Bakal Calon Kepala Daerah, harus mengikuti berbagai tahapan proses seleksi yang dilakukan oleh banyak pihak. Tetapi ‘Pemegang kunci’nya tetap Partai Politik. Partai politik akhirnya membuat seorang bakal calon ‘terpaksa’ menjadikannya sebagai kendaraan politik walaupun sebenarnya memiliki beragam perbedaan, baik yang berkenaan dengan idiologi, organisasi politik, latar belakang maupun orientasi personal seorang calon.

Fenomena yang kelihatannya sederhana tersebut, secara sadar atau tidak sadar telah melahirkan kembali gagasan hegemoni partai politik dalam rekruitmen pejabat publik di Indonesia, sebagaimana dulu pernah terjadi pada masa orde baru. Penetapan seorang calon dari suatu partai politik biasanya hanya dilakukan di tingkat internal pengurus. Proses yang kerap disebut ‘kocok bekem’, karena ditengarai tanpa melalui mekanisme uji publik. Walaupun pada dasarnya uji publik merupakan bentuk sederhana dari pertanggungjawaban Partai Politik terhadap konstituennya pasca Pemilihan Umum. Sedangkan yang terjadi pada model rekruitmen pejabat daerah, secara umum mengacu pada UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pada tingkat teknis acuannya adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan acuan regulatif tersebut dapat dinyatakan bahwa pejabat yang berwenang mengangkat, memindah, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi yaitu Gubernur. Kewenangan yang dimiliki Gubernur pada dasarnya merupakan implikasi dari rangkaian kerja manajerial kepegawaian. Pejabat daerah selayaknya adalah seseorang yang lahir dari hasil kaderisasi kepegawaian, yang berjenjang dan berjalan secara dinamis sejak perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan sampai akhirnya berakhir pada pemberhentian secara umum (pensiun). Keseluruhan proses tersebut dilakukan secara terorganisir oleh Baperjakat, suatu badan yang mewakili Gubernur melakukan pembinaan kepegawaian di daerah Akan tetapi Intensitas kinerja suatu badan pemerintahan, pada dasarnya amat tergantung pada pelaku yang menjadi pimpinan pada badan tersebut. Berkaitan pada uraian sebelumnya, Misalnya terhadap pengisian posisi beberapa ‘Kepala’ di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten, terkesan lamban dan tidak terukur. Seharusnya Baperjakat bersikap yang senada dengan pensikapan yang dilakukan oleh Partai Politik dan KPUD dalam tahapan pemilihan Kepala Daerah. Baperjakat melakukan proses seleksi secara ketat dan benar dengan merujuk pada ketentuan perundangan yang berlaku. sehingga menghasilkan produk yang kualitatif. Baperjakat seperti mengabaikan tupoksinya. Publik tidak pernah mendengar Baperjakat secara aktif memberikan masukan kepada Gubernur. Terkesan berdiam diri dan melepaskan tanggung jawab. Bahkan rumours yang paling radikal dalam beberapa waktu terakhir, adanya indikasi Baperjakat hanya akan melakukan proses eleksi (memilih) calon pejabat daerah. Lambatnya proses pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten akhirnya dikhawatirkan banyak kalangan membuka peluang bagi Baperjakat menantikan deal-deal dari oknum pejabat daerah yang tengah berupaya mendapatkan atau mengamankan posisi strategisnya di Pemerintahan Provinsi Banten.

Rumors tersebut bukannya mengada-ada. Bisa ditelusuri bahwa sampai saat ini, di Propinsi Banten belum ada parameter yang dapat dijadikan ukuran, yang jelas, tegas, dan terukur menyangkut indikator kualitas kerja pegawai daerah. Apalagi sampai pada baku mutu, atau standar minimal efektifitas kinerja seorang pejabat daerah dalam capaian kualitas layanan publik. Lantas bilamana seseorang pegawai daerah di Banten dianggap telah efektif bekerja. Apa yang harus dilakukan jika pejabat daerah tersebut ternyata berperilaku yang tidak efektif. Apakah ketidakefektifan tersebut berangkat dari kesalahan manusia (Human Error), kesalahan institusional (Institusional Error) atau kesalahan kebijakan. Indikator yang dipergunakan untuk menentukan segala sesuatu di Banten ternyata serba tidak jelas, serba tidak terukur, sehingga yang muncul adalah pola pemerintahan masa orde baru. like or dislike menjadi alat ukur subyektif yang dianggap rasional. Seseorang yang lebih terampil membuat atasan ‘senang dan mapan’ maka otomatis akan sering mendapat jabatan, begitu pula sebaliknya. Maka pada akhirnya publik hanya berharap pada good will dari Kepala Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Mungkinkah beliau melakukan proses pengisian jabatan daerah dengan cara seleksi yang benar-benar obyektif atau sebatas meneruskan tradisi eleksi untuk pejabat di lingkungan Pemprop Banten. Semoga tidak selamanya Provinsi Banten menjadi Area Tanpa Rencana. Tidak ada lagi gurauan tentang Banten sebagai Kota Tanpa Mimpi. Seleksi atau Eleksi Pejabat Daerah Oleh : Yhannu Setyawan Provinsi Banten memang tengah berbenah, Ibarat seorang bayi, Si Banten ‘kecil’ kini mulai banyak aktifitas, mulai banyak membuat rencana, mulai mampu membangun cita-cita. Perubahan atas Banten kian hari kian menghebat, bahkan dengan lahirnya UU No 32 tahun 2004 yang merupakan revisi UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, justru semakin memberi ruang bagi si ‘kecil’ mengelola pemerintahan di daerah. Dapat dikatakan, bahwa tujuan pembangunan Propinsi Banten secara umum adalah mewujudkan Masyarakat Banten yang makmur dan sejahtera, berperadaban modern, demokratis, serta bermoral tinggi, dan taat hukum. Tidak bisa dipungkiri, salah satu motor penggerak utama pelaksanaan kerja-kerja pembangunan daerah adalah tersedianya aparatur penyelenggara tugas pemerintahan daerah, tentunya adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pegawai Negeri pada dasarnya adalah “Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota atau dipekerjakan di luar instansi induknya. Sebagai unsur aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah Banten harus mampu bertugas sebagai abdi masyarakat dengan memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap Masyarakat Banten. Segenap tindakannya senantiasa dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan kata lain memiliki tingkat ke’digdayaan’ yang tinggi. Untuk melaksanakan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar tersebut, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Baru kemudian diikuti oleh syarat obyektif lainnya seperti disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, kerjasama dan dapat dipercaya. Rekayasa pembentukan sosok Pegawai Negeri Sipil Banten yang ‘digdaya’ itu, harus diatur dengan perencanaan serta manajemen kepegawaian tingkat daerah yang terukur, sehingga mampu menjadi pegawai yang efisien, efektiv memiliki derajat tinggi dalam profesionalitas penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian. Manajeman dilakukan secara sistematik mulai dari perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian. Tentu saja pembentuk sosok PNS Daerah yang profesional itu adalah Pejabat Daerah yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sayangnya terbetik kabar yang unik dalam pengelolaan struktur Pemerintahan Propinsi Banten. Banyak posisi atau jabatan strategis dalam struktur pemerintahan yang ternyata tidak sebanding dengan kualifikasi pegawai yang menjabat. Padahal pejabat karir adalah jabatan karier dari seorang pejabat struktural atau fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil Daerah setelah memenuhi syarat yang ditentukan. Sedangkan kewenangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil terdapat pada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, atau dalam kasus lain, justru banyak posisi yang dikosongkan karena tidak ada orang yang dianggap ‘mampu’ menduduki posisi tersebut. Sebut saja posisi Kepala Bappeda atau Kepala Dinas dan Kepala Badan Daerah lainnya. Beberapa kali pula muncul pemberitaan di media massa lokal tentang kosongnya pejabat daerah di Banten, ada yang sekedar bertanya, tapi tak jarang pula yang mengkritisi.

Hal yang menarik sebenarnya adalah apakah karena Banten belum genap berusia 5 (lima) tahun, maka terdapat sekian banyak posisi jabatan strategis yang di biarkan kosong. Apakah Banten memang belum siap menjadi suatu Propinsi, karena memang tak ada yang ‘mampu’ mengurus pemerintahannya Bukankah jika situsi ini dibiarkan berlarut-larut, justru akan mengakibatkan stagnasi pemerintahan atau memang tidak ada SDM yang layak menempati posisi tersebut, sehingga dibiarkan kosong dan membuktikan tidak adanya manajemen kepegawaian di pemerintahan Provinsi Banten. Jika berkaca pada kondisi realitas yang kini terjadi, adalah banyak dilakukan ‘perangkapan jabatan’ tanpa mempergunakan pertimbangan badan yang berwenang. Di lain pihak mungkinkan seorang berperan ganda dalam suatu penugasan. Apalagi jika ditengarai integritas dan kemampuan personalnya patut dipertanyakan. Pejabat Partai VS Pejabat Daerah: Seleksi atau Eleksi Berkenaan dengan model rekruitmen, dalam konteks pemilihan Kepala Daerah prosesnya berjalan berlandaskan pada UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping harus diingat bahwa jabatan kepala daerah adalah jabatan publik yang diperoleh berdasarkan political recruitmen melalui model pemilihan (elections) yang sifatnya langsung (direct). Tetapi mungkin ada ‘kesamaan’ antara metode pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung dengan mekanisme penetapan “seseorang” menjadi pejabat di Propinsi Banten. Seorang Bakal Calon Kepala Daerah, harus mengikuti berbagai tahapan proses seleksi yang dilakukan oleh banyak pihak. Tetapi ‘Pemegang kunci’nya tetap Partai Politik. Partai politik akhirnya membuat seorang bakal calon ‘terpaksa’ menjadikannya sebagai kendaraan politik walaupun sebenarnya memiliki beragam perbedaan, baik yang berkenaan dengan idiologi, organisasi politik, latar belakang maupun orientasi personal seorang calon. Fenomena yang kelihatannya sederhana tersebut, secara sadar atau tidak sadar telah melahirkan kembali gagasan hegemoni partai politik dalam rekruitmen pejabat publik di Indonesia, sebagaimana dulu pernah terjadi pada masa orde baru. Penetapan seorang calon dari suatu partai politik biasanya hanya dilakukan di tingkat internal pengurus. Proses yang kerap disebut ‘kocok bekem’, karena ditengarai tanpa melalui mekanisme uji publik. Walaupun pada dasarnya uji publik merupakan bentuk sederhana dari pertanggungjawaban Partai Politik terhadap konstituennya pasca Pemilihan Umum. Sedangkan yang terjadi pada model rekruitmen pejabat daerah, secara umum mengacu pada UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pada tingkat teknis acuannya adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan acuan regulatif tersebut dapat dinyatakan bahwa pejabat yang berwenang mengangkat, memindah, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi yaitu Gubernur. Kewenangan yang dimiliki Gubernur pada dasarnya merupakan implikasi dari rangkaian kerja manajerial kepegawaian. Pejabat daerah selayaknya adalah seseorang yang lahir dari hasil kaderisasi kepegawaian, yang berjenjang dan berjalan secara dinamis sejak perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan sampai akhirnya berakhir pada pemberhentian secara umum (pensiun). Keseluruhan proses tersebut dilakukan secara terorganisir oleh Baperjakat, suatu badan yang mewakili Gubernur melakukan pembinaan kepegawaian di daerah Akan tetapi Intensitas kinerja suatu badan pemerintahan, pada dasarnya amat tergantung pada pelaku yang menjadi pimpinan pada badan tersebut. Berkaitan pada uraian sebelumnya, Misalnya terhadap pengisian posisi beberapa ‘Kepala’ di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten, terkesan lamban dan tidak terukur. Seharusnya Baperjakat bersikap yang senada dengan pensikapan yang dilakukan oleh Partai Politik dan KPUD dalam tahapan pemilihan Kepala Daerah. Baperjakat melakukan proses seleksi secara ketat dan benar dengan merujuk pada ketentuan perundangan yang berlaku. sehingga menghasilkan produk yang kualitatif. Baperjakat seperti mengabaikan tupoksinya. Publik tidak pernah mendengar Baperjakat secara aktif memberikan masukan kepada Gubernur. Terkesan berdiam diri dan melepaskan tanggung jawab. Bahkan rumours yang paling radikal dalam beberapa waktu terakhir, adanya indikasi Baperjakat hanya akan melakukan proses eleksi (memilih) calon pejabat daerah. Lambatnya proses pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten akhirnya dikhawatirkan banyak kalangan membuka peluang bagi Baperjakat menantikan deal-deal dari oknum pejabat daerah yang tengah berupaya mendapatkan atau mengamankan posisi strategisnya di Pemerintahan Provinsi Banten. Rumors tersebut bukannya mengada-ada. Bisa ditelusuri bahwa sampai saat ini, di Propinsi Banten belum ada parameter yang dapat dijadikan ukuran, yang jelas, tegas, dan terukur menyangkut indikator kualitas kerja pegawai daerah. Apalagi sampai pada baku mutu, atau standar minimal efektifitas kinerja seorang pejabat daerah dalam capaian kualitas layanan publik. Lantas bilamana seseorang pegawai daerah di Banten dianggap telah efektif bekerja. Apa yang harus dilakukan jika pejabat daerah tersebut ternyata berperilaku yang tidak efektif. Apakah ketidakefektifan tersebut berangkat dari kesalahan manusia (Human Error), kesalahan institusional (Institusional Error) atau kesalahan kebijakan. Indikator yang dipergunakan untuk menentukan segala sesuatu di Banten ternyata serba tidak jelas, serba tidak terukur, sehingga yang muncul adalah pola pemerintahan masa orde baru. like or dislike menjadi alat ukur subyektif yang dianggap rasional. Seseorang yang lebih terampil membuat atasan ‘senang dan mapan’ maka otomatis akan sering mendapat jabatan, begitu pula sebaliknya. Maka pada akhirnya publik hanya berharap pada good will dari Kepala Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Mungkinkah beliau melakukan proses pengisian jabatan daerah dengan cara seleksi yang benar-benar obyektif atau sebatas meneruskan tradisi eleksi untuk pejabat di lingkungan Pemprop Banten.

Semoga tidak selamanya Provinsi Banten menjadi Area Tanpa Rencana. Tidak ada lagi gurauan tentang Banten sebagai Kota Tanpa Mimpi.

Iklan

One thought on “Seleksi atau Eleksi Pejabat Daerah

  1. Nanang berkata:

    Terima kasih sudah memakai foto saya untuk ilustrasi artikel ini. Saya bakal lebih berterima kasih dan memberi apreasisi lebih bila Kang Fahi mencantumkan link atau sumber dari foto tersebut. Salam
    ============== FAHI ==============
    Mohon ma’af sebelumnya Mas Heru, trimakasih atas perkenannya untuk menggunakan image ilustrasi anda di http://srinanangsetiyono.wordpress.com.

    Salam bersahabatan kembali dari Wong Banten

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

KALENDER

Juli 2009
S S R K J S M
« Jun   Agu »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Arsip

RSS Buku Muslim

  • 為什麼喜歡線上賭博? 13 September 2017
    我常常在YOUTUBE裡觀看別人怎麼賭,技巧在哪,看久了真的會從裡面體會出精隨所在。 我就看別人賭。認識的賭徒還真是不少,什麼樣的賭法都有,但是大膽地說, 沒有一個可以長期贏錢,沒有一個方法可以長期(請注意是長期、長期)使用在某個一賠一的賭遊戲之中。 一賠一的遊戲都很難贏了,更別說是機會少於50%的高賠率賭戲了,有些遊戲是完全用虛擬幣,輸贏對真實沒影響,主要是抒發人類心理而已。 另一些是用真實貨幣去換成虛擬幣才能玩,贏了可以再把虛擬幣換回來成真實貨幣,這也是不錯的方式。 例如百家樂,吃角子老虎,21點,輪盤,撲克,牌九,骰寶,十三支,花旗骰等等,這些在手機上都能玩, 很重要的一點是要有時間觀念,我發現網上的高手和專家很少談及賭博的時間觀念。 有的只是不停的追求一些越來越高級的理論,數理化加五行八卦全都出來, 這 […]
    MuJiang
  • 牙齒的形狀與功用 13 September 2017
    人類的牙齒依生長時期可分為乳齒和恒齒兩種,一般人在出生後八個月左右會開始生長乳齒,當然快者也有人在四個月就長牙,慢者也有人在十七個月後才開始長,快慢因人而異,而通常二至三歲乳齒便可長齊,合計乳齒只有二十顆,由於孩童的上下顎尚未發達,體積尚小,所以乳齒的形狀皆不大。 隨著骨骼的發育成長,上下顎也會開始變大,此時光靠小顆的乳牙已難以咀嚼食物,因此,從上小學開始,乳齒便會開始脫落長出恒齒,大約到了十至十一歲左右,乳齒都會換為恒齒,恒齒比乳齒堅固,且不會再更換。 我們出生時沒有牙齒,約6至7個月左右開始長牙,約2歲半時長出所有乳齒。6歲至12歲期間,牙齒開始「大換班」,為什麼牙齒長出來後,要更換呢? 為什麼會有恆齒? 我們首次長出的牙齒叫乳齒,乳齒體積既小,亦不耐磨,共20顆。從6歲起乳齒一顆顆脫落,一般在12歲左右所 […]
    MuJiang
  • 線上賭博運作方式 18 Agustus 2017
      關於賭博的說明為有些線上賭博在國外是合法沒錯,在敏感的國家當中不定是合法的。避免有人接收到傳票,表示對方根本沒有做風險控管。 線上賭博網站都會有個特性: 1.大多都架設在國外。 2.沒有具體的營業地點。 3.現金交付都是由第三方團體。 舉例:假設有個A網站的使用的是點數,一點B網站賣1元,使用者要買點數才可以進A網站賭博而且A網站不直接換錢,換錢要找B網站換。 (簡單來說,就像是要夾娃娃就要先換代幣的意思) 而風險控管就是把線上賭博的機房設在國外,當要下注時就需要把錢匯到國外的銀行,贏了錢的話會再把這些賭金轉換成現金或點數。 而線上賭博並不是單純碰運氣而已,賭場老闆也不是單純碰機率。那麼又有什麼理由可以憑運氣打贏賭場呢,賭客相信的是運氣,賭場相信的是數學,而數學的風險可以打敗最有運氣的賭徒。 回到首頁。 T […]
    MuJiang
  • 使用VPN的優點 8 Agustus 2017
    相較於傳統的專線式網路連結,VPN架設的結構至少提供了下列的幾項特色: (1)  減低費用。VPN的架設在設備的使用量及廣域網路的頻寬使用上均較專線式的架構節省,所以能使企業網路的總成本降低。而在LAN-to-LAN的連結上,使用VPN將較專線式的架構成本節省2成至4成左右;而就遠端存取而言,VPN更能比直接撥接至企業內部的網路節省超過5成的成本。這麼看來VPN台灣能節省到很可觀的經濟效益。 (2) 網路的架構彈性較大。VPN較專線式的架構來的比較有彈性,當有必要將變更網路架構時,VPN可以輕易的達成;相對的,傳統的專線式架構就太大費周章了。 (3) 管理上的方便。比較少的網路設備及實體線路,使網路的管理較為輕鬆; 所以不論分公司或是遠端存取用戶再多,均只需要透過連線的路徑進入企業網路。 (4)網路安全。為了保 […]
    MuJiang

RSS Pilihan

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Blog Roll

Rekomendasi

http://www.islamhouse.com http://muslim.or.id http://www.al-islam.com/ind/

Chat Room

%d blogger menyukai ini: